Tangerang Selatan Resmi Kelola Perizinan PDF Cetak Email

TANGERANG - Pemerintah kota Tangerang Selatan akhirnya mengelola sendiri perizinan diwilayahnya.  Keputusan itu diperoleh setelah Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Pemerintah Provinsi Banten bertemu pekan lalu.
"Keputusan sudah final bahwa kami (Kota Tangerang Selatan)  yang mengelola perizinan di wilayah ini," ujar Asisten Daerah II Kota Tangerang Selatan Ayi Ruhiyat saat dihubungi kemarin.
Sebelumnya, sempat terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang soal penarikan retribusi perizinan itu.  Pemerintah Kota Tangerang berpegang pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri bernomor 061/2671/SJ tertanggal 17 Juli 2009, yang memperbolehkan kota tersebut memungut retribusi perizinan di wilayah itu.
Adapun Pemerintah Kabupaten Tangerang menolak keras peralihan perizinan tersebut.  Sebab, Tangerang Selatan belum punya peraturan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kota itu belum terbentuk.
Pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri itu dihadiri oleh beberapa pejabat yang mewakili masing-masing pemerintah daerah.  Pertemuan tersebut, Ayi melanjutkan, merupakan respons Departemen dalam Negeri terhadap surat Bupati Tangerang Ismet Iskandar tentang disetujuinya pengelolaan sendiri perizinan di Kota Tangerang Selatan oleh Departemen Dalam Negeri melalui suratnya bulan lalu.
"Keputusan finalnya memang tidak dituangkan dalam keputusan resmi.  Keputusannya berupa surat yang ditujukan bagi Bupati Tangerang sebagai jawaban surat yang dikirimkannya," kata Ayi.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang Hidayat legawa terhadap keputusan itu.
"Kalau lembaga yang lebih tinggi (Departemen Dalam Negeri) sudah memutuskan, ya, kami ikut saja," katanya saat dihubungi.
Namun, tidak serta-merta BP2T Tangerang Selatan bisa mengurus izinnya.  Menurut dia, ada mekanisme penyerahan aset di antara kedua kepala daerah yang harus dilalui.
"Saat ini masih menunggu penyerahan asetnya dulu," Hidayat menandaskan.

 
 
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan



Iklan